You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Wali Kota Jakpus Mendapat Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan
photo Suparni - Beritajakarta.id

Wali Kota Jakpus Dapat Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede diberikan penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, atas keberhasilannya mendorong pengurus RT, RW dan LMK menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Parameter keberhasilannya sekitar 90 persen pengurus RT, RW dan LMK ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

"Parameter keberhasilannya sekitar 90 persen pengurus RT, RW dan LMK ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ahmad Hafiz, Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (17/4).

Menurutnya, dari 5.652 orang pengurus RT, RW dan LMK di Jakarta Pusat sebanyak 5.141 orang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu ada 1.354 orang dari kelompok usaha kecil menengah (UKM) dan binaan OK OCE juga menjadi peserta. Sementara PPSU dan PHL 100 persen telah menjadi peserta yang 20 klaim kematian di antaranya telah diberikan.

Wagub Ingin Tingkatkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DKI

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, di wilayahnya masih ada kelompok lembaga kemasyarakatan yang terjalin hubungan kerja dengan Pemkot seperti FKDM yang masih bisa untuk direkrut menjadi peserta melalui kelurahan dan kecamatan.

"Saya berterima kasih karena sesungguhnya ini kerja tim yang tak pernah bosan bersosialisasi dan mengajak," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye8623 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1298 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1203 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1133 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye946 personBudhi Firmansyah Surapati